Riyadh, 27 Februari 2025 – Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi mengutuk keras serangan udara militer Israel baru-baru ini yang menargetkan beberapa wilayah di Republik Arab Suriah. Pengeboman ini, yang merupakan bagian dari aktivitas pendudukan Israel yang sedang berlangsung, telah mendapat kecaman keras dari Kerajaan, yang memandangnya sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengganggu keamanan dan kedaulatan Suriah. Arab Saudi telah menekankan bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran yang jelas dan berulang terhadap perjanjian dan hukum internasional yang dirancang untuk menjaga integritas teritorial dan perdamaian negara-negara di kawasan tersebut.
Dalam pernyataan resminya, Kementerian menegaskan kembali solidaritas Kerajaan yang tak tergoyahkan dengan Suriah, baik sebagai bangsa maupun sebagai rakyat, dalam menghadapi agresi tersebut. Pernyataan tersebut menggarisbawahi komitmen Arab Saudi untuk mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Suriah, yang menyoroti perlunya masyarakat internasional untuk mengambil tindakan cepat dan tegas dalam menangani pelanggaran yang sedang berlangsung oleh Israel.
Lebih jauh, Kementerian tersebut meminta masyarakat global untuk memikul tanggung jawab yang sah dalam mengakhiri tindakan Israel yang mengancam untuk mengganggu stabilitas tidak hanya Suriah tetapi juga kawasan Timur Tengah yang lebih luas. Arab Saudi secara konsisten telah menyuarakan kekhawatiran atas risiko konflik yang meluas di kawasan tersebut, dan menekankan pentingnya mencegah eskalasi lebih lanjut yang dapat menyebabkan ketidakstabilan yang meluas.
Kecaman Kerajaan terhadap serangan baru-baru ini merupakan kelanjutan dari posisi jangka panjangnya mengenai keamanan regional, di mana ia secara konsisten menganjurkan solusi damai, penghormatan terhadap hukum internasional, dan perlindungan hak dan kedaulatan semua negara di Timur Tengah. Arab Saudi juga telah menyerukan upaya internasional yang diperbarui untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang berusaha merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas regional melalui tindakan militer yang melanggar hukum.